Potensi Daerah: Jadikan Ubi Produk Pangan Unggulan

 Jadikan Ubi Produk Pangan Unggulan

Jayapura, Kompas – Ubi jalar perlu didorong untuk menjadi produk pangan dengan nilai tambah yang dapat diunggulkan. Tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk asali saja, produk pertanian tersebut dapat dimanfaatkan menjadi tepung kemudian diolah menjadi mi.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Leonard R Rumbarar dalam peluncuran buku Ubi Jalar, Si Manis Pemberi Kehidupan, Jumat (27/4) di Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Leonard mengatakan, saat ini produksi ubi jalar di Papua mencapai 450.000 ton. ”Kami mengalami surplus produksi ubi jalar. Kebutuhan untuk konsumsi hanya 300.000 ton per tahun,” kata Leonard.

Selama ini, sisa produksi itu sebagian dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pemerintah, menurut dia, telah membuat tiga pabrik pengolahan ubi jalar. Pabrik itu nantinya akan memproduksi tepung ubi jalar dan mi yang terbuat dari tepung ubi jalar. Diharapkan, dengan nilai tambah tersebut, ubi jalar dan produk ikutannya dapat menggantikan produk-produk lain yang selama ini dipasok dari luar Papua.

Menurut Kiloner Wenda, penulis buku Ubi Jalar, Si Manis Pemberi Kehidupan, di Papua saat ini terdapat lebih kurang 250 jenis ubi jalar. Sebagian besar telah dikembangkan, bahkan 35 jenis di antaranya menjadi varietas unggulan yang saat ini dibudidayakan masyarakat mulai dari Wamena hingga Lanny Jaya.

Tahan lama

Ubi tersebut tidak hanya manis, tetapi juga tahan hama. Tidak hanya itu, satu buah ubi rata-rata mencapai berat 5 kilogram. Produksi rata-rata mencapai 145 ton per hektar.

Dengan kemampuan produksi sebesar itu, Leonard Rumbarar dan Kiloner Wenda sepakat ubi jalar dapat dimanfaatkan untuk menggantikan program beras untuk rakyat miskin. Apalagi, menurut Leonard Rumbarar, ubi jalar termasuk dalam 10 jenis bahan makanan pokok.

Untuk menunjang pengembangan budidaya ubi jalar, terutama di Wamena, Kiloner Wenda menyebutkan pentingnya perlindungan lahan bercocok tanam bagi petani. Lahan-lahan potensial di wilayah pegunungan tengah yang saat ini digunakan untuk membudidayakan ubi jalar tidak boleh diubah fungsinya. ”Apa pun alasannya, lahan itu tidak boleh diubah peruntukannya, entah itu perkantoran atau perumahan,” kata Kiloner.

Di wilayah pegunungan, sebagian kebun berada di lereng-lereng bukit yang terjal dengan kemiringan lebih kurang 70 derajat. Lahan yang potensial untuk budidaya berada di sepanjang sungai, dengan lebar hingga lebih kurang lima kilometer dari tepi sungai.

Sungguh menyedihkan jika lahan potensial itu kemudian diubah untuk permukiman ataupun perkantoran. Apalagi, di lahan potensial itu panen ubi jalar dapat dilakukan optimal, hingga enam kali dalam satu tahun.

Di sisi lain, kepastian peruntukan lahan itu juga menjamin ketersediaan pangan dan sumber ekonomi warga. Antropolog Universitas Cendrawasih, Mince Rumbiak, mengatakan, proses pengelolaan kebun ubi jalar dilakukan perempuan. ”Ketersediaan pangan di Papua tidak bisa dilepaskan dari peran utama perempuan,” ujarnya. (JOS)

Source: http://cetak.kompas.com/read/2012/04/28/03275577/jadikan.ubi..produk.pangan.unggulan

    

Peran perempuan di bidang pangan tak diperhatikan

HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

Peran perempuan di bidang pangan tak diperhatikan

Oleh Umar Idris – Rabu, 07 Maret 2012 | 20:52 WIB

Telah dibaca sebanyak 496 kali

JAKARTA. Pada peringata hari perempuan internasional yang jatuh pada 8 Maret 2012 , sejumlah LSM di bidang pangan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan pangan yang memperhatikan peran perempuan. Sebab, berdasarkan penelitian dan kesaksian para LSM ini, peran perempuan di sektor pangan sangat besar.

Pangan disini mencakup hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Desakan ini datang dari Aliansi untuk Desa Sejahtera, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Sawit Watch, di Kedai Tjikini, Selasa (6/3).

Di bidang pertanian,mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, selama periode 2001-2006 jumlah petani perempuan mencapai 55,2% dari total petani saat itu. Sedangkan petani laki-laki hanya 46%. Namun, sampai kini pemerintah masih membuat kebijakan yang tidak memihak kepada perempuan. “Pemerintah belum menjadikan perempuan sebagai pelaku di sektor pertanian, meski faktanya sudah sangat jelas,” kata Said Abdullah, Koordinator Advokasi dan Jaringan KRKP.

Contoh kebijakan yang dikritik ialah penggunaan benih hibrida. Pemerintah tidak menyadari, penggunaan benih padi hibrida akan mengurangi peran perempuan sekaligus bisa mengurangi penghasilan perempuan. Pasalnya, benih hibrida hanya digunakan untuk satu kali masa tanam sehingga petani harus membeli benih hibrida yang baru dari pabrikan. Padahal peran petani perempuan dalam pemuliaan benih selama ini cukup besar karena perempuan dianggap lebih teliti.

Peran perempuan dalam pertanian ini juga terlihat dari anggota komunitas pangan bernama lumbung pangan. Di lumbung pangan yang sekarang sudah berdiri di 14 kabupaten, banyak petani perempuan terlibat dalam seluruh proses dan kegiatan pertanian. Di lumbung Dowaluh Bantul, Yogyakarta, misalnya, petani perempuan berperan dalam menyiapkan benih, mengelola lumbung benih, menanam dan menyiangi padi. “Bahkan untuk penyediaan pupuk bagi anggota lumbung, petani perempuan mengelompokkan diri menjadi produsen yang menyediakan kebutuhan anggota,” tutur Said.

Lumbung pangan adalah semacam komunitas pangan yang pembentukkannya didorong oleh KRKP. Selain berfungsi sebagai institusi ketahanan pangan bagi masyarakat desa setempat, lumbung pangan ini dibuat untuk menjadi contoh sekaligus kritik kepada peran Bulog dan Gapoktan bentukan Kementerian Pertanian yang dianggap kurang berperan langsung kepada petani.

Di daerah lain, banyak petani perempuan masih hidup miskin. Bahkan di Karawang, Jawa Barat, saat ini semakin banyak perempuan yang berprofesi sebagai pemungut sisa-sisa hasil panen (profesi yang di masyarakat setempat disebut blo-on) demi memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal sepuluh tahun lalu, profesi ini dicibir oleh para petani sendiri. Namun sekarang banyak keluarga petani, sebagian besar dari mereka ialah perempuan, menjalani profesi blo-on ini dengan jangkauan wilayah semakian luas hingga lintas kecamatan. “Di mana perhatian pemerintah kepada mereka?,” tanya Said.

Di sektor perikanan, KIARA juga mencatat peran perempuan sangat besar. “Sekitar 48% penghasilan keluarga disumbang oleh perempuan,” kata Mida Saragih, dari KIARA. Peran perempuan bertambah besar bagi keluarga nelayan apabila kondisi cuaca sedang buruk sehingga nelayan tidak bisa melaut.

Saat ini Kiara bermitra dengan 23 kelompok nelayan di Indonesia. Catatan Kiara di sejumlah daerah di 10 provinsi, perempuan nelayan memiliki peran yang penting bagi keluarga nelayan. Contohnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kelompok nelayan perempuan Muara Tanjung memproduksi baksi ikan dan kerupuk dari daun teh jeruju hingga mendirikan credit union, semacam koperasi simpan pinjam.

Sedangkan di sektor perkebunan sawit, saat ini peran perempuan masih terpinggirkan. Meski banyak perempuan menjadi buruh sawit, namuh mereka tidak berhak ditulis namanya dalam surat tanah maupun tidak berhak atas perjanjian tentang pekerjaan. Ahmad Surambo, aktivis Sawit Watch, tidak memperkirakan jumlah buruh perempuan di perkebunan sawit.

Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, mengatakan mulai saat ini pemerintah harus benar-benar menjadikan perempuan sebagai subyek dalam setiap kebijakan di bidang pangan. “Jika pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan, maka ketersediaan pangan dan pemberantasan kemiskinan dengan sendirinya akan terselesaikan,” kata Tejo.

Seruan ini cukup beralasan. Setelah data BPS tahun 2006 yang menunjukkan populasi petani perempuan yang lebih besar, pada tahun 2010, data BPS juga semakin menguatkan desakan para LSM ini. Pada 2010, dari 237 juta penduduk Indonesia, sebanyak 119 juta penduduk (50%) tinggal di desa yang sebagian besar dalam keadaan miskin. Sebanyak 59 juta orang (49%) dari mereka adalah perempuan.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan, faktor pangan menyumbang hingga 73,53% terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan banyak disebabkan akibat kekurangan pangan. “Selama perempuan belum terangkat taraf hidupnya, persoalan pangan dan kemiskinan tidak akan cepat selesai,” tutur Tejo.

Selamat menyambut hari perempuan sedunia. Ingatlah, dalam setiap makanan yang kita asup, ada peran perempuan di sana.

sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/peran-perempuan-di-bidang-pangan-tak-diperhatikan

COP 17 dan Dampaknya Bagi Indonesia

Thursday, 15 December 2011 00:00 Sayulidewi Subagyo

KBR68H -Apa yang Anda rasakan hari-hari terkahir ini? Panas dan hujan yang silih berganti? Musim yang tak jelas lagi mengikuti alurnya? Itulah gambaran umum dari dampak yang kita rasakan dari perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya bisa dirasakan di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Mengingat dampaknya yang dirasakan seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi maka tak salah jika pembahasan mengenai upaya mengatasi perubahan iklim tidak bisa diserahkan hanya pada 1 atau 2 negara saja. Menjadi kewajiban bersama untuk menanggulangi masalah ini.

“Itu sebabnya setiap tahun negara-negara berkumpul di bawah konvensi PBB untuk perubahan iklim. Dinamakan COP. Dan Tahun ini adalah penyelenggaraan COP ke 17,” ujar Kuki Soejachmoen dari Dewan Nasional Perubahan Iklim. Artinya ini pertemuan tahun ke 17 negara-negara sedunia untuk membahas dan mencari cara terbaik mengatasi dampak perubahan iklim. “Kita juga punya protokol Kyoto. Pertemuannya juga setahun sekali. Dan ini pertemuan protocol Kyoto ke-7, tambah Kuki menjelaskan arti pertemuan di Durban Afrika Selatan yang dilakukan sejak Akhir November 2011 lalu. Dua macam pertemuan negara-negara sedunia ini diadakan dengan tujuan membahas dan menelaah sampai mana hasil-hasil yang sudah dicapai dari implementasi pertemuan-pertemuan sebelumnya juga membahas kesepakatan-kesepakatan baru.

COP 17 Durban dan Hasil Akhirnya

Konferensi Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-17 yang berlangsung di Durban Afrika Selatan menghasilkan “Durban Platform“. Ada dua kesepakatan utama dari COP17 Durban yaitu diperpanjangnya mandat Kelompok Kerja Adhoc untuk Kerjasama Jangka Panjang (The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention/AWG-LCA) dan dibentuknya badan baru yaitu Kelompok Kerja Adhoc Durban Platform (Adhoc Working Group on Durban Platform). Kuki Soejachmoen menjelaskan Adhoc Working Group on Durban Platform akan bertugas menyepakati kerangka multilateral perubahan iklim dengan dua pilihan utama, yaitu membentuk protokol baru atau melalui format hukum lain yang memiliki `legal certainty` pasca berakhirnya komitmen kedua Protokol Kyoto.

COP 17 di Durban selaian itu juga menyepakati diperpanjangnya masa kerja Kelompok Kerja Adhoc untuk komitmen dibawah Protokol Kyoto (The Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol/AWG-KP) antara lain adalah disepakatinya komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang dimulai 2013 sampai 2017 atau sampai 2020. “Indonesia menyambut baik hasil di Durban ini. Durban platform ini menjadi legally bonding terutama bagi negara-negara maju terhadap komitmen mereka pada perubahan iklim,” kata Kuki.

Apa Artinya Bagi Indonesia?

Di balik keberhasilan yang dicapai di Durban ternyata tidak semua pihak menganggap hasil ini menggembirakan bagi masa depan bumi. Wahana Lingkungan Hidup WALHI misalnya. WALHI memiliki pandangan yang berbeda soal Durban Paltform Ini. “Kita membacanya berbeda terutama hasil kerja untuk komitmen kerja adhoc untuk komitmen di bawah Protocol Kyoto. Seolah-olah komitmen periode ke-2 disepakati. Tapi sebenarnya tidak. Baru nanti pada masa periode berikutnya baru akan disepakati. Negara major arbiter seperti AS, Rusia dan Jepang malah dibebaskan dari segala kewajiban,” kata perwakilan WALHI Teguh Surya. Komitmen kerja Protocol Kyoto yang baru nanti hanya akan menyisakan sedikit negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara maju lainnya yang polusinya jauh lebih kecil. Hal ini menurut Teguh Surya sangat berbeda jauh dari yang diinginkan oleh negara-negara berkembang seperti anggota G-7 dan Cina. “Ini jadi cek kosong saja dari negara-negara maju,” tambah Teguh Surya. Ini menjadikan masyarakat negara berkembang dan Cina mencoba mengamandemen hasil keputusan ini.

Hal lain yang dirasakan WALHI cukup mengganggu adalah adanya proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri mandat pada kelompok kerja Adhoc untuk kerja jangka panjang (AWG-LCA) dan digantikan kelompok kerja lainnya. “Dikatakan akan lebih komperehensif tapi sebenarnya jadi aneh,” kata Teguh Surya. AWG-LCA yang ada saat ini adalah hasil yang didapat dari konferensi di Bali 4 tahun lalu. Kelompok Ad Hoc ini samapai saat ini menurut Teguh belum bekerja maksimal. Selain itu AWG-LCA yang dihasilkan di Durban yang digadang-gadang untuk menggantikan AWG-LCA yang lama belum sekomprehensif keputusan di Bali. “Saya kecewa dengan delegasi Indonesia yang tidak bertindak ketika ada proposal yang aneh datang dari Amerika ini,” tegas Teguh. Padahal menurut Teguh Surya hasil dari COP ke-13 di Bali itu dianggap banyak pihak sebagai hasil terbaik yang pernah ada. Selain itu Indonesia juga dianggap sebagai pemimpin dunia dalam urusan perubahan iklim dan lingkungan.

Menjawab kritikan WALHI ini, Kuki Soejachmoen mengatakan ada gambaran besar yang ingin diraih oleh Indonesia. “Kanada tahun depan akan mengundurkan diri dari Protocol Kyoto. Jepang dan Amerika juga sudah tidak lagi ada di dalamnya. Apa yang dihasilkan di dalam Durban Paltform sebenarnya adalah untuk bisa menarik kembali terutama Kanada dalam kesepakatan bersama soal iklim,” Kuki menjelaskan.

Tidak bisa dipungkiri memang masih terlalu banyak tarik menarik yang timbul dari setiap negara dalam memandang keberadaan negaranya masing-masing berkenaan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dari perubahan iklim.

Amerika Serikat, India dan Cina selalu memiliki perbedaan pendapat yang tajam selama konferensi. Pertentangan itu, utamanya mengenai tanggung jawab negara maju dibandingkan negara-negara berkembang.
Sebuah kesepakatan Dana Iklim Hijau akhirnya tercapai. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu negara-negara miskin sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, padahal paling sedikit punya tanggung jawab akan penyebabnya.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan OXFAM.

Pertemuan Durban, Harapan Indonesia Untuk Keadilan Iklim

 

KBR68H-Manusia dan alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun sayangnya hidup selaras dan berdampingan tidak selalu bisa dijalankan antara manusia dan alam. Ini terbukti dengan makin rusaknya alam kita. Perubahan iklim yang tengah terjadi dewasa ini salah satunya disebabkan oleh ketidakharmonisan hidup antara manusia dan alam.

Menjaga dan melestarikan alam bukanlah pekerjaan satu dua orang saja. Bukan pula menjadi kewajiban satu dua negara saja. Inilah yang mendasari dari terbangunnya kerjasama internasional dengan diadakannya pertemuan antar negara membahas peribahan iklim dan dampaknya bagi manusia. Kali ini pertemuan diadakan untuk kali ke-17 dan diadakan di Durban Afrika.

COP-17 dan Arti Pentingnya

COP 17 adalah konvensi atau pertemuan negara-negara tentang perubahan iklim. Negara peserta konvensi ini adalah mereka yang menjadi anggota badan PBB untuk Lingkungan Hidup UNFCCC. “Dalam pertemuan ini dibagi dalam dua kelompok kerja. Mereka yang berkabung di bawah kelompok kerja adhoc di terikat bawah protokol kyoto dan kelompok kerja  yang berada di bawah protocol Kyoto termasuk Amerika Serikat,” Teguh Surya dari LSM Lingkungan Hidup Walhi menerangkan.

Teguh mengkritik pertemuan di Durban ini. “Lebih sering bertele-tele dan tidak menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat,” kata Teguh. Sampai saat ini pertemuan Durban menghasilkan 4 opsi kesepakatan. Pertama, akan ada protocol atau opsi yang mengikat secara hukum. “Ada pecahan dari opsi ini. Yang pertama adalah yang diusulkan oleh negara-negara kecil. Keputusan yang mengikat ini harus disesuaikan dengan keputusan Bali dan keputusan Cancun,” kata Teguh. Opsi lain juga hadir dari hasil masukan negara-negara Uni Eropa dan Australia dan New Zealand. “Pada dasarnya mereka setuju ada aturan yang mengikat tapi hanya mekanisme pasar saja yang diikat lainnya tidak,” Teguh menjelaskan lebih lanjut.

Kedua, adanya pernyataan dari Amerika Serikat untuk tidak dibuat keputusan yang mengikat seperti protocol. Menurut Amerika yang dibutuhkan adalah keputusan COP saja. “Ini mengundang negara-negara lain untuk kemudian mengisolir Amerika Serikat,” ujar Teguh.

Opsi ketiga adalah opsi untuk melanjutkan diskusi dan mengikat secara hukum. Ini dikemukakan oleh negara-negara peserta asli COP seperti Brasil dan Cina.

Koordinator Aliansi Desa Sejahtera Tejo Jatmiko sepakat bahwa pertemuan ke 17 negara-negara soal iklim ini memang sebuah pertempuran besar tapi klasik. Itu sebabnya ia sangat menggaris bawahi arti pentingnya agenda pertemuan ini yang bisa dibawa oleh setiap negara. “Hidup dan mati bagi sebuah negara pertempuan ini. Tapi sayangnya hanya Indonesia yang tidak menganggapnya begitu.,” ujar Tejo. Tejo menyoroti Indonesia sebagai negara dengan anggota kontingen terbanyak namun tidak banyak memberikan kontribusi penting. “Persiapan yang tidak matang,” kata Tejo menjadi kunci utamanya. Persiapan yang paling penting menurut dia adalah persiapan di dalam negeri. Karena bagimanapun dampak dari pertemuan ini akan dirasakan samapai di pedesaan. “Dan masalah adaptasi belum sampai di masyarakat kita. Sadar memang di luaran yang sangat kencang di bahas hanyalah maslah mitigasi tapi untuk skala dalam negeri yang paling penting adalah adaptasi,” ujar Tejo. Dan inilah yang tidak diagendakan dibawa untuk diperbincangkan di KTT kata Tejo.

Dimana Posisi Indonesia?

Pertemuan Durban sebenarnya bisa jadi pertemuan yang membawa dampak banyak bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain. Para ahli sudah banyak yang mengemukakan teori mereka. Jika dalam 30 tahun ini tidak ada pemotongan emisi secara besar-besaran dan drastis maka kimat sudah pasti hadir. Namun sayangnya pertemuan ini malah tidak bisa diagendakan secara serius oleh banyak negara berkembang terutama Indonesia untuk mendorong negara berkembang agar mengurangi emisi mereka.

“Keputusan di COP 17 ini harusnya benar-benar dimanfaatkan terutama untuk membahs protocol Kyoto. Tahun 2012 itu menjadi akhir pelaksanaan Protocol Kyoto. Tahun ini terakhir dan tahun depan sudah expired,” Teguh Surya memberikan alasan mengapa kiranya COP 17 harus lebih berdaya guna.

Tejo Jatmiko sepakat dengan apa yang dikatakan teguh Surya. Menurutnya delegasi Indonesia menjadi kehilangan jati dirinya. Padahal sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia menjadi negara yang paling terkena dampak perubahan iklim dengan mencairnya es di kutub. “Kita terkadang terbuai dengan banyaknya dana bantuan dan hibah. Seringkali tidak menyadari maksud-maksud dibelakangnya. Jadi seperti anak kecil dikasih manisan. Enak tapi bikin sakit,” kata Tejo.

Posisi Indonesia yang sebelumnya sanagat baik di mata dunia saat berhasil menelurkan kesepakatan Bali Road Map menjadi hilang. Baik Tejo maupun Teguh Surya sepakat Indonesia jauh menjadi melemah posisi tawarnya. Bahkan diantara negara-negara berkembang lainnya. Indonesia menjadi pihak yang dengan mudah mengalah pada keinginan Amerika Serikat.

Indonesia menurut Tejo Jatmiko dan Teguh Surya tepat berada diantara negara yang terdampak langsung perubahan iklim. “Sudah banyak nelayan kita yang mati saat melaut akibat cuaca ekstrim dari perubahan iklim. Banyak sawah kita yang tidak menghasilkan dan pemerintah hanya memberikan asuransi bagi 100 petani gagal panen,” ujar Tejo. Apa yang dihasilkan di Durban tentu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu terutama bagi masyarakat kita. Mungkin tidak secara langsung tapi masyarakat terutama di pedesaan dan pesisirlah yang merasakan langsung dampak dari pertemuan ini jika semua hal yang baik disepakati secara utuh dan satu kesatuan.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan OXFAM.

Sumber:

http://kbr68h.com/perbincangan/diskusi-lepas/17755-pertemuan-durban-harapan-indonesia-untuk-keadilan-iklim

Tak Cukup Hanya Menulis

Tak Cukup Hanya Menulis

Oleh Muhary Wahyu Nurba untuk Oxfam

SEORANG nenek tua, warga setempat menyebutnya Mama, memanggil anak muda itu dengan lambaian tangan. Si anak muda itu lalu berlari kecil menghampiri Mama. Keduanya kemudian terlibat pembicaraan singkat dan hangat yang diakhiri dengan saling tersenyum.

“Panggil saja Roni agar lebih akrab,” Roni menjelaskan. Bagi warga Malaka, Roni bukanlah pria asing di wilayah itu. Para sesepuh bahkan ada yang menganggapnya seolah-olah anak sendiri karena begitu akrabnya mereka dengan Roni.

Sejak tahun 2004, Roni memang sering ke Malaka sebagai reporter koran Timor News yang wilayah peredarannya di Belu dan sekitarnya. Ia meliput banyak hal, tapi yang paling sering ditulis di medianya lebih banyak tentang banjir di Malaka. Banjir di Malaka seperti tamu tahunan dan telah berlangsung sejak tahun 1939.

Lalu pada suatu waktu Roni sadar bahwa tulisan tentang dampak banjir di medianya tak banyak menolong warga Malaka. Harus ada suatu tindakan yang lebih nyata. Pada saat yang bersamaan ia berjumpa dengan beberapa teman Perhimpunan Masyarakat Peduli Bencana (PMPB) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang melakukan assesment di Belu Selatan, salah satunya Ipi Seli Seng. Belu jadi perhatian PMPB karena merupakan langganan banjir.

Dari perbincangannya dengan Ipi, Roni tertarik bergabung di PMPB, apalagi program itu memungkinkan dia menulis sekaligus membantu mendampingi masyarakat. “Pak Ipi bilang bahwa mungkin akan butuh salah satu staf atau tenaga untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar karena warga di sana ada yang bisa Bahasa Indonesia ada yang tidak,” kata Roni.

Tahun 2006, Roni akhirnya bergabung dengan PMPB sebagai staf logistik untuk membantu program rehabilitasi sumur sehat bagi masyarakat Belu Selatan. Ada 52 sumur sehat percontohan yang dibuat oleh Oxfam di 10 desa dalam wilayah tiga kecamatan.

Dari staf logistik, Roni menjadi Asisten Project Officer (PO) untuk Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sebagai Assistant Project Officer, Roni bertugas melakukan pendekatan terhadap pemerintahan desa, kabupaten, dan provinsi, serta kepada masyarakat. Ia laksana fasilitator untuk berbagai kegiatan, termasuk pada program Pengurangan Risiko Bencana  (PRB).

Oxfam melalui PMPB menjadikan Belu khususnya Belu Selatan sebagai wilayah program PRB karena sering kena ancaman banjir dari Sungai Benanain. Hampir setiap tahun banjir datang dan paling parah terjadi pada tahun 1939, 1975, 2000, serta beberapa tahun terakhir.

Banjir besar ini menelan banyak korban jiwa, ternak warga hanyut, begitu pula dengan rumah warga. Dari fakta itu, PMPB lalu melakukan pendampingngan di beberapa desa.

Pada tahun 2007, Roni bersama rekan-rekannya ikut melakukan penguatan kapasitas dalam program Community Based Disaster Risk Management (CBDRM). program ini menekankan pentingnya partispasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dalam pelaksanaannya PMPB ikut terlibat dengan masyarakat untuk berdiskusi secara rutin di tiap tiap dusun untuk belajar bersama mengenali banjir dan bahayanya, serta kemungkinan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi dampak banjir. Hasil diskusi inilah yang kemudian dijabarkan pada suatu program yang disepakati bersama. Salah satunya rutin menggelar pelatihan simulasi penanggulangan bencana dan cara menyelamatkan diri dari bahaya banjir.

Menurut Roni, tidaklah mudah mengubah kebiasaan masyarakat setempat agar bisa duduk bersama memecahkan masalah melalui diskusi. Ada beberapa warga yang lebih suka langsung mengatasi masalah ketika masalah itu datang. Mereka sama sekali tidak pernah memiliki rencana antisipasi. Ada pula yang enggan dan menolak berdiskusi karena menganggap hal itu sia-sia belaka. Bahkan sejumlah orang menolak ikut pada kegiatan program yang difasilitasi Oxfam melalui PMPB.

“Mereka pikir, program ini sarat dengan muatan politik. Kebetulan pada saat yang bersamaan berlangsung pemilihan kepala daerah di Belu,” kata Roni. Namun secara perlahan, segala prasangka dan keengganan berubah menjad antusiasme setelah PMPB giat melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyakarat, tokoh adat, tokoh pemerintah, dan tokoh pemuda untuk menemui mereka. PMPB dan pihak pemerintahan desa juga memfasilitasi pemilihan tenaga fasilitator di tiap dusun yang berasal dari perwakilan warga. Langkah ini dipandang efektif karena fasilitator menjadi simbol keterwakilan warga pada program itu. Para fasilitator inilah yang menjadi jembatan komunikasi maupun penyampaian gagasan dari PMPB dan pemerintahan desa ke warga. Begitu pula sebaliknya.

Setelah sekian lama berada di Belu, Roni pun sadar tugasnya akan berakhir menyusul selesainya program Oxfam di Belu. “Beberapa waktu lalu, PMPB sudah mengirim surat exit program kepada kepala desa, bupati, dan gubernur sebagai pertanda selesainya program Oxfam di wilayah tersebut.  Dokumen mengenai tahapan program dan hasilnya juga sudah diserahkan ke pemerintah setempat.

Meskipun berakhir tapi saya puas karena kami akhirnya bisa mewariskan sesuatu yang baik ke warga,” kata Roni.

Sebagai putra daerah, Roni menegaskan sangat berterima kasih atas program Oxfam di wilayah Belu. Sudah banyak program bantuan yang pernah dilaksanakan di Belu, tapi apa yang dilakukan Oxfam, termasuk yang paling berkesan dan memberi manfaat langsung dan berkepanjangan.

Roni berharap, pemerintahan desa bisa melanjutkan program tersebut apalagi program ini telah mengilhami terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.**

Mari Budayakan Pengurangan Resiko Bencana!

KBR68H-Tahukan Anda kalau setiap tahun ada peringatan Pengurangan Resiko Bencana? Tepatnya pada tanggal 13 Oktober! Seluruh dunia merayakannya termasuk Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya mengurangi risiko bencana.

Cara ini dinilai ampuh membantu kota-kota supaya lebih tahan terhadap bencana. “Kita rayakan bersama, tak hanya pemerintah, civil society tapi juga masyarakat dan komunitasnya,” ujar Deputi Kesiapsiagaan & Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo. Perayaan dan kampanye Pengurangan Resiko Bencana tak hanya di tanggal tersebut. “Kita 1 bulan full di bulan Oktober merayakan bersama,” kata Sugeng Triutomo.

Menurut Sugeng peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2000. Peringatan diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kampanye, sosialisasi, pameran, simulasi dan lain sebagainya. Kegiatan peringatan jadi sangat penting karena Indonesia termasuk negara rawan bencana. “Bencana sempat terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, Wasior lalu kembali ke Sumatera Barat, bencana akrab dengan Indonesia,” tutur Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Iskandar Leman. Peringatan PRB kali ini untuk mengkampanyekan lebih jauh isu-isu pengurangan resiko bencana. Dengan begitu semua tingkatan masyarakat lebih sadar, siaga dan siap terhadap bencana. “Menjadi budaya pada seluruh level,” tukas Lukman Hakim dari Oxfam.

Budaya PRB

Budaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kuncinya adalah kerjasama semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, komunitas, LSM dan masyarakat itu sendiri. “Realnya yang perlu diingat daerah kita itu rawan bencana, jadi budaya PRB itu memungkinkan,” ujar Lukman Hakim dari Oxfam. Oxfam berupaya untuk memfasilitasi setiap kegiatan peringatan PRB di Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan simulasi siap siaga bencana. Misalnya di NTT dan Papua. Karena itupula peringatan PRB digencarkan, setiap kegiatan pun diusahakan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Dari Sabang sampai Merauke pokoknya,” kata Deputi Kesiapsiagaan & Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo.

Kearifan lokal di setiap daerah juga bisa menjadi materi Pengurangan Resiko Bencana (PRB). “Zaman nenek moyang, mengenal kalau terjadi badai apa tandanya, lalu kekeringan, kalau tahu tandanya jadi bisa mengurangi dampak atau mencegah bencana,” sebut Iskandar Leman, Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI. Kearifan lokal di dunia diakui berperan dalam mengantisipasi perubahan iklim dan sadar bencana. “Kearifan lokal harus tetap ada,” tambah Iskandar Leman.

Selalu Siap Siaga Bencana

Indonesia sudah memiliki peta rawan bencana. Peta tersebut berisi daerah mana yang berisiko tinggi dan rendah terhadap bencana. “33 provinsi sudah dipetakan,” sebut Deputi Kesiapsiagaan&Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo.  Sugeng mencotohkan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung dan lereng Merapi sudah sadar kalau daerahnya atau tempat tinggalnya sering terjadi bencana. Mulai dari banjir hingga letusan gunung merapi. “Mereka itu tiap tahunnya selalu latihan simulasi, apa yang harus dilakukan ketika ada bencana, barang apa yang dibutuhkan, lalu juga pencegahannya,” terang Sugeng Triutomo.

Bencana yang diantisipasi bukan hanya yang disebabkan oleh alam tapi juga buatan manusia. “Itu kita upayakan juga, bekerjasama dengan pemda terkait pemberian izin, jangan asal kasih izin, perhatikan Amdalnya juga,” tambah Sugeng Triutomo. Yang terpening kata Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Iskandar Leman adalah kepedulian. Peduli terhadap pengurangan risiko bencana. Peduli dan segera bertindak bila investor atau pemerintah daerah melakukan mengeksploitasi besar-besar terhadap lingkungan tanpa memperhatikan AMDAL. “Laporkan saja ke BPBD setempat, PMI atau BNPP, atau komunitas, LSM penanggulangan Bencana,” saran Iskandar Leman. Mulai pula dari diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana. “Kenali lingkungan, apa kemungkinan bencana yang akan timbul dan ajak kawan-kawan mengurangi risiko bencana,” tutup Lukman Hakim dari Oxfam.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Oxfam dan mitra-mitra lokanya, didukung oleh Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia Indonesia

http://www.kbr68h.com/perbincangan/bumi-kita/15079-mari-budayakan-pengurangan-risiko-bencana

GOVERNMENTS SLEEP WALKING INTO 4 DEGREES WARMING

 OXFAM PRESS RELEASE: FOR IMMEDIATE USE

December 9 2011

As the climate talks in Durban enter the final day the emerging deal remains uncertain. But the catastrophic climate impacts the world faces if tough and ambitious decisions are not taken within the next 24 hours are crystal clear.

Kelly Dent, Oxfam Senior Advisor said; “The grains of sand in the hourglass are seeping away but levels of ambition cannot be allowed to follow suit. Governments must not seal the fate of the world’s poorest people with half-hearted attempts at action. Millions of lives are already being devastated by climate change, poor people on the front lines of this crisis need real, ambitious action to be delivered without delay.”

Governments must agree a specific plan to tackle climate change consistent with the target set by governments to limit global warming to 2C, and keeping within reach the 1.5C target needed. This should include:

1. A deal for a second period of the Kyoto Protocol with as many countries signed on as possible as the bedrock of global efforts to fight climate change.
2. Agreement on a roadmap to achieve much deeper and legally binding emission reduction targets in a wider agreement. This must ensure new deeper targets take effect within the timeline that science demands to avoid catastrophic climate change.
3. Getting the Green Climate Fund up and running, putting women at its heart, and with at least one concrete new source of finance identified to fill it. The most promising option still on the table is a deal to raise funds for a levy on the unregulated emissions from international shipping.

Throughout the conference African civil society and people around the world have sent a strong and clear message: now is the time for governments step up and act to protect people who are vulnerable to the changing climate.

Without urgent action to slash greenhouse gas emissions crop yields could fall by more than 50 percent in some African countries within this generation or that of our children. Global food prices could more than double by 2030 up to half of which could be caused by climate change, driving millions more poor people into hunger.

Kelly Dent said “Negotiators must not be allowed to bury their heads in the sand and agree a deal at any costs. They must ensure deeper emissions reductions will be agreed and apply as soon as possible and that new cash is mobilised for the Green Climate Fund. Anything else could see us hurtling towards an unrecognisable future for millions of small scale farmers. The EU in particular can lead the way and forge agreements that can prevent four degrees or more of warming, and the catastrophic impacts that would bring.” END

 Contact (in Durban):

Georgette Thomas: +44 (0)7824 503108 or +27 81 5820726, GThomas@oxfam.org.uk

Ben Grossman-Cohen: +27 81 5820706 (SA number), bgrossman-cohen@oxfamamerica.org

Nthateng Mhlambiso: +27 79 752 4039  NthatengM@oxfam.org.au

Oxfam’s GROW campaign is calling for global action to fix a broken food system where 925 million people already go hungry every day. This could get worse in the face of dwindling natural resources, like land, the gathering pace of climate change and increasing food price volatility. Find out how we can help prevent this from getting worse at www.oxfam.org/grow