Mari Budayakan Pengurangan Resiko Bencana!

KBR68H-Tahukan Anda kalau setiap tahun ada peringatan Pengurangan Resiko Bencana? Tepatnya pada tanggal 13 Oktober! Seluruh dunia merayakannya termasuk Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya mengurangi risiko bencana.

Cara ini dinilai ampuh membantu kota-kota supaya lebih tahan terhadap bencana. “Kita rayakan bersama, tak hanya pemerintah, civil society tapi juga masyarakat dan komunitasnya,” ujar Deputi Kesiapsiagaan & Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo. Perayaan dan kampanye Pengurangan Resiko Bencana tak hanya di tanggal tersebut. “Kita 1 bulan full di bulan Oktober merayakan bersama,” kata Sugeng Triutomo.

Menurut Sugeng peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2000. Peringatan diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kampanye, sosialisasi, pameran, simulasi dan lain sebagainya. Kegiatan peringatan jadi sangat penting karena Indonesia termasuk negara rawan bencana. “Bencana sempat terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, Wasior lalu kembali ke Sumatera Barat, bencana akrab dengan Indonesia,” tutur Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Iskandar Leman. Peringatan PRB kali ini untuk mengkampanyekan lebih jauh isu-isu pengurangan resiko bencana. Dengan begitu semua tingkatan masyarakat lebih sadar, siaga dan siap terhadap bencana. “Menjadi budaya pada seluruh level,” tukas Lukman Hakim dari Oxfam.

Budaya PRB

Budaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kuncinya adalah kerjasama semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, komunitas, LSM dan masyarakat itu sendiri. “Realnya yang perlu diingat daerah kita itu rawan bencana, jadi budaya PRB itu memungkinkan,” ujar Lukman Hakim dari Oxfam. Oxfam berupaya untuk memfasilitasi setiap kegiatan peringatan PRB di Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan simulasi siap siaga bencana. Misalnya di NTT dan Papua. Karena itupula peringatan PRB digencarkan, setiap kegiatan pun diusahakan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Dari Sabang sampai Merauke pokoknya,” kata Deputi Kesiapsiagaan & Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo.

Kearifan lokal di setiap daerah juga bisa menjadi materi Pengurangan Resiko Bencana (PRB). “Zaman nenek moyang, mengenal kalau terjadi badai apa tandanya, lalu kekeringan, kalau tahu tandanya jadi bisa mengurangi dampak atau mencegah bencana,” sebut Iskandar Leman, Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI. Kearifan lokal di dunia diakui berperan dalam mengantisipasi perubahan iklim dan sadar bencana. “Kearifan lokal harus tetap ada,” tambah Iskandar Leman.

Selalu Siap Siaga Bencana

Indonesia sudah memiliki peta rawan bencana. Peta tersebut berisi daerah mana yang berisiko tinggi dan rendah terhadap bencana. “33 provinsi sudah dipetakan,” sebut Deputi Kesiapsiagaan&Pencegahan BNPB Sugeng Triutomo.  Sugeng mencotohkan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung dan lereng Merapi sudah sadar kalau daerahnya atau tempat tinggalnya sering terjadi bencana. Mulai dari banjir hingga letusan gunung merapi. “Mereka itu tiap tahunnya selalu latihan simulasi, apa yang harus dilakukan ketika ada bencana, barang apa yang dibutuhkan, lalu juga pencegahannya,” terang Sugeng Triutomo.

Bencana yang diantisipasi bukan hanya yang disebabkan oleh alam tapi juga buatan manusia. “Itu kita upayakan juga, bekerjasama dengan pemda terkait pemberian izin, jangan asal kasih izin, perhatikan Amdalnya juga,” tambah Sugeng Triutomo. Yang terpening kata Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Iskandar Leman adalah kepedulian. Peduli terhadap pengurangan risiko bencana. Peduli dan segera bertindak bila investor atau pemerintah daerah melakukan mengeksploitasi besar-besar terhadap lingkungan tanpa memperhatikan AMDAL. “Laporkan saja ke BPBD setempat, PMI atau BNPP, atau komunitas, LSM penanggulangan Bencana,” saran Iskandar Leman. Mulai pula dari diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana. “Kenali lingkungan, apa kemungkinan bencana yang akan timbul dan ajak kawan-kawan mengurangi risiko bencana,” tutup Lukman Hakim dari Oxfam.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Oxfam dan mitra-mitra lokanya, didukung oleh Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia Indonesia

http://www.kbr68h.com/perbincangan/bumi-kita/15079-mari-budayakan-pengurangan-risiko-bencana

GOVERNMENTS SLEEP WALKING INTO 4 DEGREES WARMING

 OXFAM PRESS RELEASE: FOR IMMEDIATE USE

December 9 2011

As the climate talks in Durban enter the final day the emerging deal remains uncertain. But the catastrophic climate impacts the world faces if tough and ambitious decisions are not taken within the next 24 hours are crystal clear.

Kelly Dent, Oxfam Senior Advisor said; “The grains of sand in the hourglass are seeping away but levels of ambition cannot be allowed to follow suit. Governments must not seal the fate of the world’s poorest people with half-hearted attempts at action. Millions of lives are already being devastated by climate change, poor people on the front lines of this crisis need real, ambitious action to be delivered without delay.”

Governments must agree a specific plan to tackle climate change consistent with the target set by governments to limit global warming to 2C, and keeping within reach the 1.5C target needed. This should include:

1. A deal for a second period of the Kyoto Protocol with as many countries signed on as possible as the bedrock of global efforts to fight climate change.
2. Agreement on a roadmap to achieve much deeper and legally binding emission reduction targets in a wider agreement. This must ensure new deeper targets take effect within the timeline that science demands to avoid catastrophic climate change.
3. Getting the Green Climate Fund up and running, putting women at its heart, and with at least one concrete new source of finance identified to fill it. The most promising option still on the table is a deal to raise funds for a levy on the unregulated emissions from international shipping.

Throughout the conference African civil society and people around the world have sent a strong and clear message: now is the time for governments step up and act to protect people who are vulnerable to the changing climate.

Without urgent action to slash greenhouse gas emissions crop yields could fall by more than 50 percent in some African countries within this generation or that of our children. Global food prices could more than double by 2030 up to half of which could be caused by climate change, driving millions more poor people into hunger.

Kelly Dent said “Negotiators must not be allowed to bury their heads in the sand and agree a deal at any costs. They must ensure deeper emissions reductions will be agreed and apply as soon as possible and that new cash is mobilised for the Green Climate Fund. Anything else could see us hurtling towards an unrecognisable future for millions of small scale farmers. The EU in particular can lead the way and forge agreements that can prevent four degrees or more of warming, and the catastrophic impacts that would bring.” END

 Contact (in Durban):

Georgette Thomas: +44 (0)7824 503108 or +27 81 5820726, GThomas@oxfam.org.uk

Ben Grossman-Cohen: +27 81 5820706 (SA number), bgrossman-cohen@oxfamamerica.org

Nthateng Mhlambiso: +27 79 752 4039  NthatengM@oxfam.org.au

Oxfam’s GROW campaign is calling for global action to fix a broken food system where 925 million people already go hungry every day. This could get worse in the face of dwindling natural resources, like land, the gathering pace of climate change and increasing food price volatility. Find out how we can help prevent this from getting worse at www.oxfam.org/grow

We Can Campaign Indonesia

Organization Description:A positive campaign to end violence against women and girls by encourage individuals to make a change in their behavior, attitude, and ideology, and also to take action by refusing violence against women and girls in their live.

 

http://indonesia.wecanglobal.org/

 

http://www.saynotoviolence.org/user/1138

Kompas: Amerika Kembali Menjadi Penghalang (Durban COP17)

Pemilihan Qatar Disesalkan

Durban, Kompas- Pertemuan delegasi dari 194 negara di ambang kesia-siaan. Amerika Serikat membuat pernyataan yang menyebabkan upaya melanjutkan rezim Protokol Kyoto menjadi kosong.

Di sisi lain, China berkeras tak bergabung dalam Protokol Kyoto sebelum negara-negara kaya memenuhi kewajibannya. ”Kami mengecam Amerika Serikat yang mempertimbangkan bergabung dalam Protokol Kyoto setelah tahun 2020. Kita kehabisan waktu sejak COP-15 di Kopenhagen. Kita tak menghendaki COP-17 jadi kuburan Protokol Kyoto,” ujar Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Nadoo, Senin (5/12), di Durban, Afrika Selatan, dalam jumpa pers bersama Oxfam, WWF International, dan International Trade Union Confederation (ITUC), seperti dilaporkan wartawan KompasBrigitta Isworo Laksmi.

Reaksi itu muncul pada Pertemuan Para Pihak (COP) ke-17/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto (CMP) 7 di bawah Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Amerika Serikat sejak era George W Bush tahun 1992 menolak komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti 37 negara maju peratifikasi Protokol Kyoto.

Protokol itu mewajibkan negara-negara maju (Annex I) mengurangi emisi GRK-nya rata-rata 5 persen di bawah emisi tahun 1990. Pada 2007, Australia meratifikasi Protokol Kyoto di Bali pada COP-13/CMP-3.

Keempat narasumber mendesak AS segera masuk Protokol Kyoto atau sekalian minggir agar tak menghalangi negara lain. ”Yang lain mau maju,” ujar Jim Leape dari WWF International.

”Apa AS tak menyadari bahwa menunda bertindak, suhu bumi bisa naik 3-4 derajat celsius yang mematikan. Saat ini sembilan negara alami iklim ekstrem, termasuk Amerika,” ujar Celine Charveriat dari Oxfam.

Sukses Brasil

Sebagai negara berkembang, Brasil justru berhasil menurunkan emisi GRK-nya dari upaya menekan penebangan hutan lima tahun terakhir. Mereka juga berhasil mengurangi kemiskinan penduduk sekitar hutan.

”Masalah perubahan iklim jauh melampaui persoalan lingkungan. Masalah perubahan iklim persoalan yang bersilangan, menyangkut persoalan perdamaian, politik, dan keadilan,” ujar Sharon Burrow dari ITUC.

Burrow mengecam pemilihan Doha, Qatar, sebagai tuan rumah COP-18 UNFCCC tahun 2012. ”Di negara itu hak-hak asasi manusia dilanggar, hak-hak buruh dan kaum perempuan dilanggar. Perubahan iklim adalah masalah keadilan,” ujarnya.

Dari meja perundingan, negosiasi para perunding berakhir Sabtu lalu. Semua usulan dalam Amalgamation Draft Text setebal 131 halaman akan disajikan pada tahap pertemuan para menteri.

m

http://cetak.kompas.com/read/2011/12/06/04403279/amerika.kembali.menjadi.penghalang

Selasa, 06 Desember 2011