Durban, Kompas- Pertemuan delegasi dari 194 negara di ambang kesia-siaan. Amerika Serikat membuat pernyataan yang menyebabkan upaya melanjutkan rezim Protokol Kyoto menjadi kosong.
Di sisi lain, China berkeras tak bergabung dalam Protokol Kyoto sebelum negara-negara kaya memenuhi kewajibannya. ”Kami mengecam Amerika Serikat yang mempertimbangkan bergabung dalam Protokol Kyoto setelah tahun 2020. Kita kehabisan waktu sejak COP-15 di Kopenhagen. Kita tak menghendaki COP-17 jadi kuburan Protokol Kyoto,” ujar Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Nadoo, Senin (5/12), di Durban, Afrika Selatan, dalam jumpa pers bersama Oxfam, WWF International, dan International Trade Union Confederation (ITUC), seperti dilaporkan wartawan KompasBrigitta Isworo Laksmi.
Reaksi itu muncul pada Pertemuan Para Pihak (COP) ke-17/ Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto (CMP) 7 di bawah Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Amerika Serikat sejak era George W Bush tahun 1992 menolak komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti 37 negara maju peratifikasi Protokol Kyoto.
Protokol itu mewajibkan negara-negara maju (Annex I) mengurangi emisi GRK-nya rata-rata 5 persen di bawah emisi tahun 1990. Pada 2007, Australia meratifikasi Protokol Kyoto di Bali pada COP-13/CMP-3.
Keempat narasumber mendesak AS segera masuk Protokol Kyoto atau sekalian minggir agar tak menghalangi negara lain. ”Yang lain mau maju,” ujar Jim Leape dari WWF International.
”Apa AS tak menyadari bahwa menunda bertindak, suhu bumi bisa naik 3-4 derajat celsius yang mematikan. Saat ini sembilan negara alami iklim ekstrem, termasuk Amerika,” ujar Celine Charveriat dari Oxfam.
Sukses Brasil
Sebagai negara berkembang, Brasil justru berhasil menurunkan emisi GRK-nya dari upaya menekan penebangan hutan lima tahun terakhir. Mereka juga berhasil mengurangi kemiskinan penduduk sekitar hutan.
”Masalah perubahan iklim jauh melampaui persoalan lingkungan. Masalah perubahan iklim persoalan yang bersilangan, menyangkut persoalan perdamaian, politik, dan keadilan,” ujar Sharon Burrow dari ITUC.
Burrow mengecam pemilihan Doha, Qatar, sebagai tuan rumah COP-18 UNFCCC tahun 2012. ”Di negara itu hak-hak asasi manusia dilanggar, hak-hak buruh dan kaum perempuan dilanggar. Perubahan iklim adalah masalah keadilan,” ujarnya.
Dari meja perundingan, negosiasi para perunding berakhir Sabtu lalu. Semua usulan dalam Amalgamation Draft Text setebal 131 halaman akan disajikan pada tahap pertemuan para menteri.
http://cetak.kompas.com/read/2011/12/06/04403279/amerika.kembali.menjadi.penghalang
